TOLITOLI – Rabu, (05/04) Kanwil Kemenkumham Sulteng yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli menyelenggarakan kegiatan pembinaan/pembentukan kelompok kadarkum/desa/kelurahan binaan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati Tolitoli yang dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa bersama tim. Pada kesempatan kali ini desa binaan yang diundang yakni Desa Lelelan Nono dan Desa Tende yang pada periode sebelumnya telah diusulkan dan mendapat predikat desa binaan.

Kegiatan diawali dengan pemberian sambutan dari JF Penyuluh Hukum di Kantor Pemda Kabupaten tolitoli, Maghfira. Dalam sambutannya, Maghfira berpesan kepada peserta pembinaan dari Desa Lelelan Nono dan Desa Tende untuk dapat memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dan dapat disampaikan kepada warga masyarakat di lingkungannya.

Selanjutnya, materi dibawakan oleh Kabid Hukum, I Putu Dharmayasa, yang mengangkat topik mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Materi yang dibawakan oleh beliau didasarkan pada UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana dalam pemaparannya, disampaikan bahwa bentuk KDRT tidak hanya mengenai kekerasan fisik, namun juga meliputi kekerasan psikis, maupun penelantaran orang dalam rumah tangga. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa setiap korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dimata hukum, perlindungan dan bantuan hukum, dan perawatan medis yang diperlukan.

Kemudian, materi yang kedua dibawakan oleh Patricia Cicilia Maria dengan mengangkat topik mengenai Bantuan Hukum. Patricia menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan suatu bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi warga masyarakatnya. Bantuan hukum sendiri dikhususkan kepada penerima bantuan hukum yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Lingkup bantuan hukum terdiri dari kegaiatn litigasi dan nonlitigasi seperti mediasi, konsultasi, penyuluhan hukum, dan drafting dokumen. Lebih lanjut, beliau juga mengingatkan kepada peserta yang hadir apabila memerlukan pendampingan hukum maka dapat menghubungi organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi dengan melampirkan dokumen identitas pribadi dan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh kantor keluarahan atau kantor sederajat lainnya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti dengan sangat antusias oleh para peserta. Para peserta menanyakan tentang mekanisme permohonan bantuan hukum dan saran agar kegiatan pembinaan desa binaan ini agar dilakukan lebih sering dan dapat menyasar langsung ke desa binaan yang dimaksud. Para peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini dirasa kurang maksimal jika hanya para anggota kadarkumnya saja yang mengikuti padahal yang lebih membutuhkan tentang pemaparan materi adalah warga masyarakat secara luas di desa-desa. Kemudian acara di tutup dengan foto Bersama antara para peserta, narasumber, dan tim dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU_Pastikan suka cita Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 sampai kepada masyarakat, jajaran Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar kegiatan donor darah, Selasa, (4/4) pagi.

Kegiatan yang dipusatkan di area depan Kanwil Kemenkumham Sulteng tersebut merupakan salah satu dari berbagai rangkaian kegiatan semarak HBP ke-59 tahun 2023, yang memiliki misi bukan hanya menjadi momentum suka cita dari seluruh insan pemasyarakatan, namun juga bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesan bagi masyarakat sekitar.

“Masyarakat selalu hadir dalam menyukseskan program pemasyarakatan, kami mau HBP ini juga memberikan manfaat bagi mereka, semoga saja setiap tetes darah kami dapat menjadi perantara dari tubuh mereka yang sehat,” ungkap Ricky Dwi Biantoro, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas).

Dipimpin langsung oleh Ricky Dwi Biantoro selaku  Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Tengah serta Persatuan Tenaga Kesehatan (Pernakes) Pengayoman tersebut, turut dihadiri oleh para Pejabat tinggi pratama, Administrator dan Pengawas serta staf lingkup Kanwil Kemenkumham Sulteng serta seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Kota Palu dan bertambah istimewa dengan kehadiran seluruh pengurus Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (Pipas).

“Sekitar ratusan kantong darah telah tersalurkan, kami sangat bahagia melihat partisipasi dari seluruh jajaran, semoga bernilai pahala dan makin menguatkan kebersamaan dan kekeluargaan diantara kita semua,” pungkasnya. (asr)

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Refleksikan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59, jajaran Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tatura Palu, Selasa, (4/4) pagi.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Ricky Dwi Biantoro serta turut diikuti oleh para Kepala Divisi, para pejabat Administrator, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Pemasyarakatan dan Keimigrasian, perwakilan petugas disetiap UPT se-Kota Palu, Kabupaten Sigi maupun Donggala, serta bertambah istimewa dengan kehadiran Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS), Ny. Tri Rahayu Ricky Dwi Biantoro beserta jajaran pengurusnya.

Kadivpas menyebutkan bahwa dalam menyambut puncak peringatan HBP ke-59 tahun 2023, pihaknya terus menghiasi dengan berbagai kegiatan, termasuk prosesi tabur bunga yang sangat menekankan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa dari para pahlawan bangsa.

“Kita berdiri saat ini sebagai abdi negara juga atas karunia kemerdekaan oleh Tuhan yang dititipkan melalui kegigihan para pahlawan yang terbaring disini, kita harus meresapi setiap perjuangan yang mereka korbankan untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu dengan meningkatkan layanan kita kepada masyarakat,” jelas Kadivpas.

Suasana hangat pun terjadi, saat seluruh peserta menghiasi setiap pusara dengan bunga yang beraneka warna tersebut serta diakhiri dengan mengabadikan momen bersama seluruh jajaran Pemasyarakatan.

“Mari kita bersatu lebih dalam lagi, menguatkan segala tugas dan fungsi melalui terjalinnya sinergitas yang solid antara kita, Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulteng harus lebih sukses lagi,” pungkasnya. (asr)

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Dengan tema “Pengaduan dan Penyelidikan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dukung program Organisasi Pembelajaran (OPERA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2023 “DJKI Aktif Belajar Mengajar”, Kamis, (6/4) pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Virtual Meeting tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI serta berisikan pembekalan berbagai materi yang dipandu oleh dua narasumber yakni Budi Hadisetyono bersama Jujun Zaenuri.

Mengambil tempat di Bangsal Garuda, Kepala Divisi Administrasi, Raymond JH. Takasenseran yang saat itu didampingi oleh I Nyoman Sukamayasa yang merupakan Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual beserta jajarannya, mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulteng yang saat ini dipimpin oleh Budi Argap Situngkir akan terus berupaya mendukung serta menyukseskan segala program yang telah dicanangkan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Berbagai program terus digelorakan untuk memajukan bangsa dan negara ini, kita pastikan akan turut andil berada dibarisan terdepan. Apalagi, ini sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pelaku usaha,” jelas Raymond.

Mengikuti secara seksama, dirinya mengimbau agar seluruh jajaran KI dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng dapat terus bergerak aktif dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, kata dia, jumlah pendaftaran merek di Sulawesi Tengah mesti mencapai persentase yang sangat memuaskan.

“Pahami dengan baik segala pengaduan dan penyelidikan tindak pidana KI, kita harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal, jumlah pendaftaran mereka harus benar-benar baik,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG