POSO - Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Asman, beserta Staf Humas melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Poso. Kamis, (09/03)

Kedatangan Tim Humas Kanwil diterima langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Poso, Agung Sulistyo, beserta Jajaran bertempat di ruang Karutan.

Adapun kunjungan dilakukan dalam rangka pendampingan terhadap peningkatan kehumasan (glorifikasi pemberitaan positif), Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Dalam kesempatan tersebut, Asman, menyampaikan hal-hal terkait masalah kehumasan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan SPBE di Rutan Kelas IIB Poso.

Lebih lanjut, Asman, menekankan pentingnya peran humas dalam membentuk citra positif Kemenkumham di mata masyarakat. Sementara itu, terkait Reformasi Birokrasi, Asman mengingatkan kepada Jajaran Rutan Kelas IIB Poso untuk senantiasa melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan peningkatan SDM serta menyempurnakan data dukung B03 yang diunggah dalam aplikasi e-RB dalam rangka mewujudkan WBK/WBBM.

Staf Humas, Arifandi menambahkan agar menjalin kerjasama publikasi dengan media online untuk meningkatkan indeks pemberitaan sekaligus mendorong tim humas Rutan Poso untuk terus aktif di media sosial dalam melakukan penyebaran informasi terutama terkait pelayanan yang ada di Rutan serta kegiatan lain yang bersifat positif.

Menanggapi hal tersebut, Agung menyampaikan kesediaannya beserta Jajaran dalam mendukung dan meningkatkan peran serta kehumasan Rutan Poso.

Kegiatan kunjungan kemudian ditutup dengan foto bersama bersama Jajaran Rutan Kelas IIB Poso. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

TOJO UNA-UNA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Bagian Hukum Kabupaten Tojo Una una.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIH ini dilakukan dalam rangka penguatan keberadaan JDIH di Daerah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-una yang berperan penting dalam pendokumentasian produk hukum berupa Peraturan Daerah yang diterbitkan sebagai bagian dari keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tim monev JDIH Kanwil Kemenkumham Sulteng menyampaikan supaya segala permasalahan atau kendala terkait dengan JDIH di Kabupaten Tojo Una-una agar diinventarisir lalu kemudian dikonsultasikan pada saat pelaksanaan pembinaan JDIH di Kanwil Kemenkumham Sulteng. Kemudian disampaikan juga agar dalam mengupload suatu peraturan daerah secara lengkap supaya diketahui statusnya apakah tetap berlaku, ada perubahan, atau sudah diubah.

Perkembangan dari JDIH di Kabupaten Tojo Una-una adalah adanya inovasi baru berupa kartu akses yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum serta dilakukan sosialisasi melalui media sosial yang bertujuan memudahkan akses informasi hukum bagi masyarakat.

Keberadaan JDIH di Kabupaten Tojo Una-una diharapkan tidak hanya memuat Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang telah diundangkan, namun juga sejak tahap Perencanaan yang berupa Naskah Akademik. Hal ini diharapkan agar masyarakat mengetahui dasar dari pembentukan suatu Peraturan Daerah. (BID HUKUM)

TOJO UNA-UNA - Kanwil Kemenkumham Sulteng bekerja sama dengan Pemda Kab. Touna menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan/Pembentukan Kelompok Kadarkum/Desa/Kelurahan Binaan bertempat di Sekretariat Daerah Kab. Touna. Selasa, (07/03)

Kegiatan dihadiri oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sulteng, Safrudin, bersama tim, dari Pihak Pemda dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Touna Alfian Mattajeng dan Kepala Bagian Hukum, Alfred Leonard Lanu, juga 4 Camat serta 39 Kepala Desa/Lurah.

Pihak Pemda menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Sulteng karena telah memilih Kab. Touna dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan secara langsung. Kemudian disampaikan juga kepada Kepala Desa/Lurah untuk senantiasa secara berkelanjutan melakukan pembinaan terhadap kelompok kadarkum di wilayahnya masing-masing.

Setelah acara dibuka secara resmi, kegiatan diserahkan kepada Safrudin untuk menyampaikan pembinaan/sosialisasi kepada peserta yang telah hadir.

“Salah satu tujuan utama adanya kelompok desa sadar hukum yaitu kelompok tersebut dapat menjadi corong bagi masyarakat yang ada di desa dalam memberikan informasi hukum sehingga membantu aparat dan kepala desa dalam hal adanya pelanggaran hukum yang terjadi di setiap desa”, ujar Safrudin.

Kemudian disampaikan juga kepada Kepala Desa/Lurah khususnya di wilayah Kab. Touna agar dapat ikut berpartisipasi dalam pendaftaran Anugerah Paralegal Justice Award, di mana merupakan salah satu program Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI untuk mendorong peran Kepala/Lurah sebagai paralegal yang dekat dengan masyarakat yang memiliki pengalaman untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya.

Mengingat juga dengan adanya program ini, di mana Kepala Desa/Lurah berperan sebagai hakim Perdamaian Desa atau Juru Damai di wilayahnya tentunya akan mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja di setiap Desa/Kelurahan. (BID HUKUM)

POSO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melaksanakan giat Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi UPTD Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.

Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Max Wambraw beserta Tim Harmonisasi yakni Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan 2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang menghasilkan beberapa saran dan rekomendasi dalam upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lain, baik lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih, sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa kewenangan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan demikian hal tersebut bermakna bahwa pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam hal Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam rangkaian tahapan pembentukan peraturan daerah.

Kewenangan tersebut diberikan pada Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan untuk mencegah banyaknya Peraturan daerah yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal. Disamping itu disisi lain bertujuan menciptakan Peraturan Daerah yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan ketertiban umum dan bermanfaat bagi masyarakat. (BID. HUKUM)