POSO - Dalam rangka Koordinasi Pengendalian Capaian Target Kinerja Tahun 2023 ke Instansi Terkait di Kabupaten Poso, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulteng lakukan kunjungan ke Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Poso, Rabu (15/02).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, Denny Chrisdian, Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian, Irwan Saud, beserta Pengolah Data Laporan Produksi dan Informasi, Fanny Octavina. Tujuan dilaksanakannya kunjungan tersebut dalam rangka untuk melakukan sosialisasi mengenai berbagai layanan Keimigrasian utamanya layanan paspor bagi jamaah haji maupun umrah.

Dalam kunjungan tersebut, tim disambut langsung oleh Kepala Seksi Bimas Islam, H. Wawa Suryatna, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hj. Sitti Nurna’imah H. Umar, Staf PHU Poso serta Jajaran Pegawai Kemenag Poso. Membuka sosialisasi tersebut Irwan Saud menyampaikan sosialisasi terkait masa berlaku paspor 10 tahun yang sudah berlaku mulai 12 Oktober 2022.

“Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 tahun ini hanya diberikan bagi WNI yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Subjek WNI yang tidak termasuk dalam ketentuan, akan diberikan paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 2 tahun. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, pemberlakuan masa paspor biasa yang diterbitkan tidak boleh melebihi batas usia anak untuk menyatakan memilih kewarganegaraan,” Ungkap Irwan.

Selain itu, Denny Chrisdian menyampaikan terkait aplikasi Mobile Passport (M-Paspor) yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor utamanya bagi peserta Haji dan Umrah serta masyarakat Kabupaten Poso.

“Di jajaran kami khususnya Imigrasi telah melaunching Aplikasi M-Paspor, semua pelayanan sudah by system. Karena itu, kami hadir di sini agar Bapak dan Ibu tidak bingung dengan sistem elektronik ini, Ini sebagai bentuk negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami hadir memudahkan masyarakat, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dijajaran Kemenag Poso dapat menyampaikannya kepada masyarakat,” Pungkas Denny.

Dalam kesempatan tersebut tim juga memberikan sosialisasi terkait layanan prioritas paspor bagi lansia dimana pengurusan paspor pada Kantor Imigrasi dilakukan dengan Pelayanan ekstra cepat ini dilakukan dengan memaksimalkan sejumlah tahapan yang harus dilalui, semisal wawancara serta pendampingan oleh petugas bagi lansia yang datang sendirian.

Pihak Kemenag Poso menyambut baik sosialisasi tersebut serta tampak antusias dan mengajukan beragam pertanyaan mengenai M-Paspor maupun pelayanan Keimigrasian lainnya. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

BANGGAI LAUT – Bertempat di ruang Rapat 1 Kantor Bupati Banggai Laut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melakukan kunjungan dalam rangka Persiapan Pelaporan Aksi HAM Daerah B04 dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Rabu, (15/02)

Dalam kunjungan tersebut, hadir langsung Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak, didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Suzana Eva Silo, beserta tim. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1, Aswin Musa, yang dalam sambutannya menyampaikan mengenai maksud dan tujuan diselenggarakan rapat tersebut.

“Rapat ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum yang berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Sulteng guna memberikan pemahaman sekaligus pendampingan dalam pengisian kuisioner KKPHAM dan Pelaporan Aksi HAM Daerah sehingga diharapkan tahun 2023 ada pelaksanaan program-program HAM untuk menunjang peningkatan nilai capaian”, ungkap Aswin.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Bupati Banggai Laut, Ablit H. Ilyas, yang menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus menyambut baik atas kunjungan dari tim Kanwil Kemenkumham Sulteng yang telah melibatkan langsung bagian Hukum dan Pemda Kabupaten Banggai Laut.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa saat ini kegiatan, program, dan layanan yang ada di Banggai Laut telah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala seperti beberapa OPD yang kurang serius dalam melakukan pelaporan.

“Harapannya dengan adanya kunjungan dari tim Kanwil Kemenkumham Sulteng, para OPD dapat lebih serius dan pro aktif dalam melakukan pelaporan-pelaporan. Karena sedianya kita sebagai Aparatur Sipil Negara harus melayani, bukan lagi untuk dilayani”, ungkap Ablit.

Dalam kesempatan tersebut, Ablit juga mengajak bersama-sama untuk saling bekerja keras dan lebih serius dalam pelaporan, mengingat saat ini berdasarkan hasil capaian Aksi HAM maupun KKPHAM di tahun 2022 masih banyak yang perlu dibenahi.

Seusai sambutan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembahasan dan tata cara pengisian kuisioner KKPHAM dan format pelaporan Aksi HAM sesuai dengan Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM Daerah Tahun 2021-2025 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Penilaian Kab/Kota Peduli HAM yang dibawakan langsung oleh Kepala Bidang HAM dan Kasubid Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Sulteng.

(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Bertempat di Aula Kebangsaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah ikuti kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM secara virtual melalui zoom meeting. Rabu, (15/02)

Turut hadir mengikuti kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran, didampingi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan Rumah Tangga sekaligus Plt. Kepala Bagian Umum, Abraham Hariyanto, beserta Jajaran.

Adapun kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka sehubungan dengan pembinaan arsiparis dan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2023 dalam bidang kearsipan yang bertujuan untuk membantu seluruh Jajaran Kantor Wilayah dan UPT se-Indonesia dalam pengelolaan kearsipan di wilayahnya masing-masing secara digital.

Kegiatan Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Anak Agung Gde Krisna, yang mana dalam paparannya menyampaikan terkait arahan Menkumham dan rekomendasi Arsip Nasional bahwa terdapat beberapa kinerja yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar mendapat nilai sangat memuaskan.

Lebih lanjut, Anak Agung Gde Krisna menyampaikan rekomendasi Menkumham yaitu penetapan kebijakan penerapan Aplikasi Sistem InfoRmasI KeArsipaN Dinamis TerintegrasI (SRIKANDI) serta revisi kebijakan alih media atau Digitalisasi Arsip.

“Digitalisasi Arsip merupakan tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses alih media dengan mengubah bentuk dari format tercetak menjadi format digital”, ungkap Anak Agung.

Aplikasi SRIKANDI ini merupakan aplikasi kearsipan yang diciptakan untuk mempermudah dan memperlancar dalam persuratan dan kearsipan secara elektronik agar lebih efektif dan efisien yang digunakan secara nasional.

Pada sosialisasi tersebut turut dijelaskan mengenai tahapan dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI yang akan dimulai secara bertahap dari bulan Maret hingga Agustus 2023 mendatang. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Bertempat di Ruang Kerja, Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir terima Kunjungan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Enderiman Butar Butar, Selasa (14/02).

Kunjungan tersebut tentunya guna menjalin tali silaturahmi antara Kanwil Kemenkumham Sulteng dengan LPP RRI tentunya dalam publikasi dalam membangun citra positif Kemenkumham. Seperti diketahui pada hari Rabu (08/02) kemarin Kemenkumham berkolaborasi dengan RRI Sulteng yaitu Dialog Interaktif RRI : Kakanwil Kemenkumham Sulteng Bersama Lpka Wujudkan Kota Palu Ramah Anak.

Diharapkan dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan Kanwil Kemenkumham Sulteng dan LPP RRI dapat saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya edukasi kepada masyarakat. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)