Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2024 yang di selenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tengah resmi ditutup, pada Jum'at, 05 Juni 2024.
Selama beberapa hari, seluruh peserta telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusiasme dan komitmen tinggi.
Acara penutupan tersebut di hadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng, Kepala Bagian Umum, Muhammad Wahab Marawali, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Dyah Ayu Puspitasari.
Di tempat yang lain, Kepala Kantor Wilayah, Hermansyah Siregar menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, sekaligus menekankan bahwa hasil dari kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan kualitas laporan keuangan serta BMN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.
"Keberhasilan kegiatan ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi semua pengelola keuangan dan BMN lingkup kanwil, saya berharap semua arahan dan pengetahuan yang telah diberikan selama kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik di masing-masing unit kerja. Ini adalah langkah awal menuju tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan," ujarnya
Para peserta juga terkesan senang dan puas atas kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan keuangan dan BMN, kerena mereka dapat terus beradaptasi dengan perkembangan regulasi dan teknologi.
Dengan ditutupnya kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja di bawah Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dapat lebih optimal dalam melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN, sehingga mampu menghasilkan laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar unit kerja serta dengan KPPN dan KPKNL.
"Mari kita terus bekerja sama untuk mencapai tata kelola keuangan dan BMN yang lebih baik dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara demi terciptanya pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat", tutup Kepala Kantor Wilayah.