Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

KAKANWIL Mengikuti pembukaan Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024

Bandung, 20 Mei 2024 - Kegiatan pembukaan Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024 berlangsung meriah di Hotel Aryaduta, Bandung. Acara ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, dan Kepala Divisi Administrasi, Raymond JHT Takasenseran.

WhatsApp Image 2024 05 20 at 15.41.41

 

Dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Kemenkumham mengungkapkan bahwa panel hasil evaluasi merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk menilai sejauh mana satuan kerja di lingkungan kementerian telah melaksanakan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan membangun zona integritas.

WhatsApp Image 2024 05 20 at 15.41.48

 

"Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan HAM, ada beberapa core layanan utama yang harus diperkuat dalam pembangunan zona integritas, yaitu layanan pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan HAM, hak kekayaan intelektual, hingga pendidikan," terang Inspektur Jenderal Reynhard.

 

Reynhard menambahkan bahwa pada tahun 2024 ini, dari total 784 satuan kerja yang ikut serta, telah tersaring 306 satuan kerja yang diusulkan oleh unit Eselon I Pembina kepada Tim Penilai Internal (TPI). Proses seleksi ini mencerminkan komitmen Kemenkumham untuk memastikan bahwa hanya satuan kerja dengan kesiapan dan dedikasi tinggi yang dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju WBK dan WBBM.

 

"Dukungan penuh dari seluruh jajaran Kemenkumham serta semangat reformasi birokrasi yang terus menguat menjadi modal utama untuk mencapai target-target yang lebih menantang di tahun mendatang," pesan Reynhard.

 

Kegiatan ini berlangsung sejak 20 Mei hingga 21 Mei 2024 dengan tujuan untuk melakukan penilaian ulang terhadap satuan kerja yang diusulkan oleh TPI ke Panel TPI. Harapannya, satuan kerja yang berpredikat menuju WBK dan WBBM dapat diusulkan ke TPN Menpan RB untuk mendapatkan pengakuan resmi.

 WhatsApp Image 2024 05 20 at 16.10.27

Kehadiran Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, dan Kepala Divisi Administrasi, Raymond JHT Takasenseran, dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat dari Kemenkumham Sulteng dalam mendukung penuh upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

 

"Acara ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen terhadap integritas dan reformasi birokrasi. Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi merupakan upaya nyata dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Hermansyah.

 

Humas Kanwil Sulteng

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Dewi Sartika No.23, Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94114
PikPng.com phone icon png 604605   +6285696327541
PikPng.com email png 581646   Email
    kanwilsulteng@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humassulteng24@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Dewi Sartika No.23, Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94114
PikPng.com phone icon png 604605   +6285696327541
PikPng.com email png 581646   kanwilsulteng@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   humassulteng@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI