Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) resmi melantik 18 pejabat baru, Senin, (18/11/2024). Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham Sulteng.

18 pejabat tersebut merupakan pejabat manajerial dan fungsional keimigrasian, dan salah satu jabatan strategis yang diisi dalam pelantikan ini adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, M. Iqbal Ma’ruf resmi menjabat sebagai kepala kantor yang baru.

Dipusatkan di Ruang Garuda Kanwil, pelantikan tersebut dipimpin oleh pelaksana harian Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Raymond JH. Takasenseran serta turut disaksikan Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan, Yudi Suseno, Kadiv Keimigrasian, Arief Hazairin Satoto dan para Pejabat Administrator serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Sulteng.

Raymond menyampaikan harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik, ia berharap pejabat-pejabat baru tersebut dapat membawa semangat baru dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Saya ucapkan selamat atas dilantiknya saudara-saudara sekalian. Jabatan yang saudara sandang saat ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap saudara-saudara dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Kemenkumham Sulteng,” ujarnya.

Ditempat berbeda, Hermansyah Siregar juga menyambut baik atas rotasi jabatan tersebut, ia juga berharap agar pejabat yang baru dilantik dapat beradaptasi dengan baik, dapat bersinergi bersama Pemerintah Daerah serta seluruh mitra kerja.

Ia mengimbau agar layanan yang prima berkualitas dan berdampak dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut ia tegaskan guna mengimplementasi Asta Cita Presiden Prabowo.

“Mari kita berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini, bahu membahu mewujudkan cita-citaBapak Presiden,” harap Hermansyah Siregar.

Ia juga turut berterima kasih kepada para pejabat lama yang mendapat mutasi jabatan, ia berharap agar prestasi yang telah diraih unit kerja yang dipimpin senantiasa meningkat.

“Kita berharap agar kinerja yang baik yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, terima kasih telah menjadi bagian dalam memajukan Kemenkumham Sulteng,” tandas Hermansyah Siregar.

HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG

Palu – Tim Guru Kekayaan Intelektual (RUKI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada siswa dan siswi SMA Karunadipa Kota Palu.

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran sejak dini pada generasi muda akan pentingnya melindungi hasil karya kreatif mereka.

Herry Kresnawan, S.E selaku Analis Muda Kekayaan Intelektual, menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini. Ia menyampaikan materi secara menarik dan interaktif yang meliputi pengertian kekayaan intelektual, jenis-jenis kekayaan intelektual, serta manfaat melindungi karya kreatif.

"Dengan memahami kekayaan intelektual sejak dini, diharapkan siswa dapat lebih menghargai hasil karya orang lain dan juga termotivasi untuk menciptakan karya-karya original," ujarnya, Senin, (11/11/2024) pagi.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab yang berlangsung seru. Para siswa tampak antusias bertanya mengenai berbagai hal terkait kekayaan intelektual, seperti cara mendaftarkan hak cipta, merek, atau paten.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Saya jadi lebih paham tentang pentingnya melindungi karya-karya yang saya buat," ujar Michel, salah satu peserta.

Sementara itu, Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar seluruh RUKI dijajarannya dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi kekayaan intelektual di Sulawesi Tengah.

"Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang kekayaan intelektual sejak dini, kita dapat mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas di kalangan generasi muda," ujar Hermansyah Siregar.

Apalagi, hal itu, menurutnya menjadi salah satu program prioritas Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, ia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan perlindungan KI di Sulteng.

“Ini jadi program prioritas ya, pastinya kita terus upayakan agar terus meningkat,” tandas Hermansyah Siregar.

HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG

JAKARTA – Pemerintah Kota Palu terus menunjukkan keseriusannya dalam melindungi produk lokal melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Bawang Goreng Palu. Hal ini terbukti dengan langkah proaktif yang diambil oleh Sekretaris Kota Palu, Irmawati Petalolo, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Palu, dalam melakukan koordinasi dan pendampingan langsung ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut, Irmawati Petalolo menyampaikan harapannya agar DJKI Kemenkumham dapat memberikan dukungan maksimal dalam proses pendaftaran IG untuk Bawang Goreng Palu. "Kami berharap Bawang Goreng Palu dapat diakui secara resmi sebagai produk dengan Indikasi Geografis, yang nantinya akan memberikan perlindungan hukum bagi produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasar," ujar Irmawati.

Kedatangan rombongan Pemerintah Kota Palu disambut baik oleh Tim Pemeriksa Indikasi Geografis DJKI. Dalam kesempatan tersebut, tim DJKI menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan penuh selama proses pendaftaran IG Bawang Goreng Palu. Tim mengungkapkan bahwa mereka akan berupaya maksimal agar permohonan Indikasi Geografis tersebut dapat berjalan lancar dan segera terealisasi.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, juga memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kota Palu. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya yang sangat penting untuk melindungi produk khas daerah, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal. "Indikasi Geografis bukan hanya soal perlindungan produk, tetapi juga sebagai sarana untuk mengangkat citra dan kualitas produk daerah. Kami dari Kemenkumham akan mendukung penuh proses ini agar Bawang Goreng Palu bisa mendapatkan pengakuan yang layak di tingkat nasional bahkan internasional," ungkap Hermansyah.

Proses pendaftaran IG ini menjadi langkah penting dalam melindungi Bawang Goreng Palu sebagai produk khas daerah yang memiliki kualitas dan ciri khas tersendiri. Dengan status Indikasi Geografis, Bawang Goreng Palu akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap klaim tiruan dan dapat semakin memperkuat identitas produk lokal Kota Palu di pasar nasional maupun internasional.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Palu, terutama para produsen Bawang Goreng yang telah lama dikenal kualitasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Poso – Dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait glorifikasi pemberitaan positif, Kepala Bagian Program dan Humas (Kabag Progmas) Muhammad Said, bersama Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Asman, serta staf humas lainnya, melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Poso pada tanggal 6 hingga 7 November 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk menilai secara langsung implementasi pemberitaan positif yang selama ini diangkat oleh pihak Lapas dan Rutan dalam rangka memberikan citra yang lebih baik serta memperkenalkan berbagai kegiatan produktif yang dilakukan oleh para WBP. Pemberitaan positif ini menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki persepsi publik terhadap lembaga pemasyarakatan dan mengedepankan program-program rehabilitasi serta pengembangan keterampilan bagi para narapidana.

Muhammad Said, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam lapas dan rutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa pemberitaan positif yang muncul memang mencerminkan realitas di lapangan. "Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi yang benar kepada publik, tetapi juga memberi dampak positif bagi WBP dalam proses rehabilitasi mereka," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, turut memberikan tanggapan terkait kunjungan ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan media dalam memperbaiki citra lembaga pemasyarakatan di mata publik.

“Kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh WBP, seperti pelatihan keterampilan dan program pendidikan, harus mendapat perhatian lebih. Melalui pemberitaan positif, kita ingin masyarakat tahu bahwa lapas bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga tempat bagi para narapidana untuk berubah dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat," kata Hermansyah Siregar.

Selain itu, Hermansyah juga menegaskan bahwa glorifikasi pemberitaan positif menjadi salah satu strategi penting untuk mempertahankan posisi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah sebagai peringkat pertama dalam pemantauan media yang dilakukan oleh Biro Hukerma Kemenkumham setiap minggunya.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pemberitaan yang positif, karena ini bukan hanya soal reputasi, tetapi juga soal penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan dan pembinaan narapidana. Peringkat pertama dalam pemantauan media adalah bukti kerja keras kita dalam menghadirkan berita-berita yang menggambarkan sisi positif dari berbagai kegiatan di lapas dan rutan," ungkapnya.

Selama kunjungan, tim juga menilai sejauh mana pemberitaan tersebut sudah sampai ke masyarakat dan apakah sudah memberi dampak yang positif dalam perubahan citra yang lebih baik pada lapas dan rutan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pihak pengelola Lapas dan Rutan dengan publik, serta mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, produktif, dan bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditutup dengan pertemuan yang membahas langkah-langkah ke depan dalam meningkatkan kualitas pemberitaan yang ada di Lapas Parigi dan Rutan Poso. Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lapas dan Rutan di wilayah Sulawesi Tengah.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Banggai – Tim dari Kanwil Kemenkumham Sulteng bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM melakukan pendampingan dalam penyusunan Dokumen Indikasi Geografis (IG) untuk beberapa produk unggulan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2024. Kamis, 31/10/24

Produk yang diajukan meliputi Durian Asaan Pagimana, Salak Pondoh Simpang Raya, Durian Nambo, dan Kelapa Babasal. Dalam proses penyusunan dokumen, terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

• Uraian mengenai wilayah penghasil produk yang disertai peta wilayah yang disahkan oleh pejabat berwenang.
• Uraian mengenai sejarah perkembangan, karakteristik, dan kualitas produk yang berkaitan dengan lokasi geografis.
• Deskripsi logo IG yang akan digunakan, beserta penjelasan filosofinya.
• Uji sampel dari tiga wilayah terkait produk IG yang diajukan.
• Lampiran hasil uji laboratorium terbaru.
• Penyesuaian hasil penelitian dengan permohonan dan penghapusan data yang tidak relevan.
• Surat Keputusan dari Bupati atau Pj. Bupati yang melibatkan OPD terkait.
• Peta wilayah IG yang sesuai dengan lokasi produk.

Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, menyatakan, "Pendampingan ini merupakan langkah penting dalam melindungi dan mempromosikan kekayaan produk lokal. Indikasi Geografis tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Kami berharap, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, proses ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi perekonomian lokal”, ungkap Hermansyah Siregar.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Banggai melakukan perbaikan dokumen IG bersama masyarakat setempat. Rencana pendampingan lanjutan akan dilakukan untuk Durian Asaan dan Durian Nambo setelah hasil penelitian dari laboratorium diperoleh. Selain itu, akan dilakukan pemeriksaan substantif untuk menyesuaikan data dalam dokumen IG dan pengecekan lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang terlibat.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi produk unggulan Kabupaten Banggai dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengakuan Indikasi Geografis.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG